JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti penggunaan dana desa yang telah diterima oleh banyak desa, tetapi tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Hal ini disampaikan Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024). Ia mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa seringkali tidak optimal.
“Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan atau tidak. Kemudian penggunaan dana ini optimal atau tidak,” kata Lasarus.
Lasarus juga menekankan kepada Menteri Desa Yandri Susanto bahwa pengawasan penggunaan dana desa merupakan tantangan terbesar. Menurutnya, Kementerian Desa tidak memiliki perangkat yang memadai di daerah.
“Saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa, karena Bapak tidak punya organ di daerah,” ujarnya.
“Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten, akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada kepada Menteri Desa yang megang anggaran Rp 71 triliun tadi,” sambungnya.
Lasarus kemudian berpesan agar Yandri dan jajarannya dapat merumuskan sistem pengawasan dana desa yang lebih efektif dari kementerian. Ia juga mengungkit masalah bahwa banyak desa yang menerima dana desa, tetapi tidak mengalami perkembangan.
“Banyak kepala desa masuk penjara karena ketidakmengertian mereka kepada penggunaan keuangan negara, kemudian ada banyak desa yang menerima dana desa banyak, tetapi desanya tidak berkembang, ada apa di sana?” Ungkapnya. (Yk/dbs)
